Kota Bekasi - Frits Saikat Relawan Kemanusiaan Kota Bekasi kembali menanggapi isu pengungsi Rohingya yang sedang menjadi isu hangat baru-baru ini di Aceh.
Frits mengatakan bahwa sudah hampir satu dekade Indonesia melalui Provinsi Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam menerima pengungsi Rohingya yaitu sejak tahun 2015.
Frits menyampaikan sebagai catatan, ada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, dibikin di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada 2-25 Juli 1951.
Indonesia tidak meratifikasi konvensi, tidak pula meratifikasi Protokol Pengungsi 1967. Maka Indonesia bukanlah negara tujuan pengungsi, melainkan negara transit untuk pengungsi saja.
"Memang rasa kemanusiaan masyarakat Aceh lah yang dengan tulus hati menolong pengungsi Rohingya sejak tahun 2015"
"Namun akhir-akhir ini terjadi penolakan gelombang pengungsi Rohingya dari masyarakat Aceh yang karena beberapa prilaku pengungsi Rohingya yang kurang berkenan bagi masyarakat Aceh"
"Dan juga pernyataan sikap Amerika Serikat yang mendesak negara-negara dunia ketiga Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya tentu patut kita pertanyakan maksud dan tujuannya" pungkas Frits
"Kita harus waspada terhadap ancaman dan rencana asing untuk mengacaukan NKRI di dua front"
Frits mengatakan yang pertama melalui pengiriman dan penyelundupan pengungsi Rohingya di Front Barat yaitu melalui Provinsi Aceh.
Dan yang kedua di front Timur yaitu gerakan separatis KKB Papua Merdeka yang didukung Amerika dan Sekutunya yang diduga melalui pasokan persenjataan dan aliran bantuan dana untuk kelompok separatis yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI.
"Masyarakat Indonesia dan masyarakat Aceh memang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yang dibuktikan dengan menerima pengungsi Rohingya sejak tahun 2015"
"Namun kita juga perlu waspada isu pengungsi ini adalah skenario asing untuk mengacaukan kondisi sosial masyarakat NKRI di provinsi Aceh"
"Belum lagi gerakan separatis bersenjata KKB Papua yang saat ini terus menerus mengacaukan keamanan dan perdamaian di Papua walaupun pendekatan Smart dan Humanis sudah dilakukan TNI dan Polri namun korban jiwa dari TNI dan Polri terus berjatuhan akibat konflik dengan KKB Papua" ungkap Frits
"Ya saya berharap Pemerintah kita mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan cerdas dalam menghadapi isu Rohingya dan isu separatisme KKB Papua dalam menjaga keutuhan NKRI" tutup Frits Saikat
(Red)
